Jakarta.- Belum juga genap sebulan kasus yang sangat memalukan serta telah mencoreng nama lembaga penegak hukum di negara ini lebih tepatnya, kasus tersebut telah di lakukan oleh oknum petinggi kejari maupun petinggi kejati Maluku dengan cara Pemerasan, Penekanan serta telah melakukan intimidasi kepada Mantan bupati Petrus Fatlolon bersama Keluarganya.
Kasus yang telah mencoreng nama Lembaga yang selama ini merupakan Garda terdepan dalam penegakan hukum di negara ini telah firal di berbagai media di Indonesia. Terkuaknya kasus Pemerasan ini sendiri dibuka secara gamblang oleh Istri dari bapak Petrus Fatlolon di depan Panja Komisi Tiga DPR RI Dan di hadiri langsung oleh pihak Kejaksaan agung Serta para pejabat maupun penyidik Serta Mantan kejari tanimbar Serta Pihak Kejati Maluku.
Duggan Pemerasan Terhadap Petrus Fatlolon yang telah di lakukan oleh Kejari Tanimbar bersama Kroni kroninya telah menjadi perhatian Public secara nasional. Perkara dugaan pemerasan tersebut di laporkan dan di sampaikan secara resmi oleh Istri Dari Bapak Petrus Fatlolon selaku korban Pemerasan oleh oknum oknum jaksa secara langsung kepada Komisi Tiga DPR RI, dalam Panja tersebutlah Bukit rekaman Percakapan, serta Video dugaan Pemerasan dan adanya intumidasi dari oknum oknum jaksa yang telah memakai jabatan mereka untuk menakutnakutin Petrus Fatlolon dalam dugaan dugaan kasus yang di tetapkan Serta di putuskan sendiri oleh oknum oknum jaksa tersebut
Saat ini kasus Pemerasan, serta adanya intimidasi serta adanya tekanan tersebut saat ini masi di periksa lebih lanjut oleh pihak Kejagung Terhadap laporan Dari Istri Mantan bupati tersebut.
Di tengah firalnya dugaan kasus Pemerasan oleh Mantan Kejari KKT bersama oknum jaksa penyidik tetapi ternyata saat ini Ada dugaan kasus yang tidak Kala heboh yaitu, Ada dugaan kasus Proyek Siluman mencapai miliayaran rupiah yang terjadi di Kejari Tanimbar yaitu adanya Enam Paket Proyek Siluman yang memakan biaya sebesar 2,4 Milyar Rupiah, ironisnya uang rakyat sebanyak ini yang di peruntukan untuk pihak Kejaksaan Negeri Saumlaki tersebut tidak ada dalam Perencanaan maupun Tidak Ada Pembahasan yang resmi di batang Tubuh APBD Perubahan KKT. Tetapi lebih fatalnya adalah Enam paket Proyek yang masing masing Proyek tersebut menelan anggaran sebesar 400 juta, tetapi semua Proyek tersebut tidak pernah ada dalam perencanaan maupun tidak Ada dalam rancangan perubahan 2025 RKPD perubahan, tidak ada juga di KUA-PPAS.
Hasil infestigasi media ini lewat berbagai pihak yang ada di internal dinas yang menangani pekerjaan tersebut ternyata membuahkan hasil termasuk kumunikasi pihak media dengan pihak legislative, menurut sumber yang meminta agar namanya tidak di publikasikan menyampaikan bahwa ternyata 6 Paket Siluman yang di peruntukan untuk pihak Kejari tersebut tidak pernah Ada dalam RKPD perubahan, tidak juga di bahas dalam KUA-PPAS tidak perna di setujui oleh DPRD KKT tapi ko justru muncul di RKA.
Menurut sumber terpercaya tersebut menyatakan bahwa Enam Paket yang memakan anggaran hingga 2,4 Miliar ini ternyata bersumber Dari Dana Alokasi Umum, ( DAU) Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Infestigasipun berlanjut pada bagian administrasi dan ternyata dari hasil temuan media ini dari berapa sumber terpercaya mengatakan ke Enam Paket tersebut tidak Ada dalam satu dokumen perencanaan dan penganggaran yang wajib yakni RKPD Perubahan 2025.
Dari semua fakta fakta lapangan yang telah ada maka patut di telusuri lanjut oleh BPK serta pihak KPK RI untuk sesegera mungkin melakukan audit secara menyeluru Terhadap pihak pihak yang terkait yang telah terlibat dalam pengadaan 6 Proyek Siluman yang memakai uang rakyat tetapi tidak melewati prosedur yang benar dan dugaan kuat praktek kotor yang telah di praktekan serta telah di jalankan pada pemerintahan 10 tahun lalu kali ini ingin di jalankan kembali pada pemerintahan saat ini.
Publik serta masyarakat meminta ketegasan transparansi baik dari Bupati KKT maupun DPR serta pihak Kejari terkait Enam Paket Proyek Siluman ini. Karna di duga Kuat Bupati KKT terlibat dalam dugaan proyek Siluman tersebut.
Untuk itu saat ini tekanan Publik terus meminta KPK RI, Lembaga anti rasua tersebut sesegera mungkin turun langsung serta memeriksa pihak pihak yang di duga telah terlibat dalam dugaan Praktek Pengangaran di luar mekanisme yang tidak sah serta di sinyalir telah melanggar aturan, Terhadap pengadaan Enam Paket Proyek Siluman yang di peruntukan untuk pihak Kejari KKT, yang tidak pernah ada dalam sebuah perencanaan maupun pembahasan yang sah antara pihak eksekutif maupun pihak legislatif padahal ini semua uang rakyat yang telah di pakai.(**)
