Jakarta, – Kesepakatan kerja sama maritim Indonesia-Malaysia-Filipina yang dikenal sebagai INDOMALPHI telah memasuki fase baru, dengan ketiga negara itu memperkuat patroli gabungan, memperluas operasi pengawasan, dan bergerak menuju manajemen risiko prediktif di beberapa zona maritim paling rentan di Asia Tenggara.
Pada pertemuan Kelompok Kerja Gabungan (Joint Working Group – JWG) INDOMALPHI ke-29 di Manila pada Desember 2025, para pejabat senior pertahanan mencatat tonggak pencapaian operasional. Meskipun perampokan di laut meningkat dari Januari hingga September 2025, sebagian besar merupakan insiden pencurian kecil yang melibatkan pelaku tanpa senjata dan tidak ada insiden penculikan untuk mendapatkan uang tebusan di laut sejak tahun 2021. Pertemuan itu menekankan daya tahan dan kemampuan adaptasi kerangka kerja trilateral itu dalam menghadapi ancaman yang berkembang dengan pesat.
Sifat ancaman maritim telah berubah — ancaman ini menjadi lebih beragam, lebih saling terkait, dan lebih adaptif,” ungkap Marcellus Hakeng Jayawibawa, analis pertahanan di Lemhannas Strategic Center Jakarta, kepada FORUM. “Kekuatan INDOMALPHI terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai ancaman ini, dengan menggunakan patroli terkoordinasi, berbagi informasi intelijen, dan kepercayaan operasional untuk menutup ruang gerak aktivitas kriminal.”
Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan INDOMALPHI telah membangun kerangka kerja kelembagaan berkelanjutan yang didukung oleh pertukaran informasi secara waktu nyata, prosedur operasi standar gabungan, dan pengawasan maritim terintegrasi. “Perubahan dari keamanan reaktif menjadi keamanan prediktif ini sangat signifikan,” ungkapnya. “Kemampuan untuk mengantisipasi pola kriminal sebelum insiden terjadi menandai lompatan strategis yang meningkatkan baik efek penangkalan maupun efisiensi operasional.
Patroli trilateral, pengawasan udara, dan respons terkoordinasi di Laut Sulawesi dan Laut Sulu telah berkontribusi pada penurunan insiden kekerasan yang melibatkan aktor transnasional, termasuk kelompok ekstremis Abu Sayyaf, yang sekarang dianggap sudah tidak aktif.
Dua insiden pembajakan dan 117 perampokan di laut, termasuk lima upaya insiden, dilaporkan dalam sembilan bulan pertama tahun 2025, demikian menurut Pusat Pembagian Informasi Perjanjian Kerja Sama Regional tentang Pemberantasan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal di Asia (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Centre – ReCAAP ISC). Kedua insiden pembajakan itu, yang didefinisikan sebagai terjadi di laut lepas, tergolong ringan, dengan para pelaku menaiki tongkang yang sedang ditarik dan tidak berkonfrontasi dengan anggota kru. Sebagian besar perampokan melibatkan pencurian barang-barang seperti suku cadang mesin, cat, besi tua, dan tali tambat.
Terdapat 70 kasus perampokan dan satu insiden pembajakan di laut yang dilaporkan selama periode yang sama pada tahun 2024. “Tingkat keparahan insiden yang dilaporkan selama Januari-September 2025 secara umum lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024,” tulis laporan ReCAAP ISC.
Pudji Astuti, analis pertahanan di Kementerian Pertahanan Indonesia, menyoroti struktur terintegrasi INDOMALPHI. “Kerja sama ini menggabungkan kapabilitas militer dan intelijen melalui patroli maritim dan udara, pusat komando, dan kunjungan pelabuhan gabungan,” ungkapnya kepada FORUM. “Implementasinya mencerminkan komitmen bersama untuk mengamankan perairan strategis dan menanggulangi berbagai ancaman transnasional.”
JWG juga membahas masa depan kerangka kerja sama itu, yang akan merayakan ulang tahun ke-10 pada tahun 2026. Delegasi Filipina mengusulkan penilaian komprehensif untuk memastikan mekanisme tetap selaras dengan realitas keamanan yang sedang berkembang, termasuk meningkatkan pertukaran informasi di antara berbagai pusat komando maritim regional guna mengurangi waktu respons dan memperkuat kohesi operasional.
“Kerangka kerja trilateral sangat penting, terutama untuk menyelaraskan persepsi ancaman dan strategi operasional,” ungkap Ario Seno, analis keamanan yang berbasis di Jakarta, kepada FORUM. “Jika diimplementasikan secara efektif, kerangka kerja itu memberikan struktur yang dibutuhkan untuk merespons tantangan maritim kompleks secara kohesif.
Harus ada platform yang mampu menjembatani koordinasi di tingkat akademis, strategis, dan taktis,” ungkapnya. “Perubahan saat ini menuju analisis prediktif merupakan langkah ke arah itu.”
Para analis mengatakan inisiatif trilateral ini menawarkan model kerja sama maritim yang berpusat pada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), model yang melengkapi mekanisme multilateral tanpa mengurangi peran sentral ASEAN.
“INDOMALPHI menerjemahkan visi ASEAN menjadi kesuksesan operasional,” ungkap Marcellus Hakeng Jayawibawa. “Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama yang berakar pada realitas lokal dapat menghasilkan stabilitas maritim berkelanjutan.” (**)
