Jakarta .- Gelombang pertanyaan publik serta gejolak yang terjadi saat ini terhadap kepemimpinan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dinakhodai Ricky Jauwerissa kian menguat. Nama Ricky Jauwerissa kembali menjadi sorotan setelah muncul sederet isu terkait dugaan konflik kepentingan yang sangat dominan, polemik utang pihak ketiga (UP3), hingga proyek-proyek strategis bernilai fantastis kini menjadi isu serta permasalahan yang sangat hangat di Maluku terutama di kabupaten yang bertajuk Duan Lolat tersebut.
Media ini pun sudah berusaha menghubungi Bupati KKT Ricky Jauwerissa lewat telephon selulernya hingga mengonfirmasi lewat chat WA Dalam rangkaian pertanyaan yang diajukan, Bupati didesak memberikan klarifikasi terbuka atas relasinya serta hubungannya dengan Agustinus Thiodorus yang disebut memiliki hubungan keluarga dengannya.
Publik mempertanyakan secara lugas, benarkah ada hubungan kekerabatan? Jika ya, sejauh mana hubungan itu memengaruhi kebijakan pemerintahan?
Isu konflik kepentingan menjadi titik krusial. Bupati ditanya apakah pernah mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan yang menyangkut proyek maupun pembayaran UP3 yang berpotensi berkaitan dengan pihak tersebut.
Tudingan lain yang mencuat menyebutkan bahwa sejak menjabat sebagai bupati definitif, Agustinus Thiodorus diduga menjadi aktor sentral dalam penentuan proyek-proyek pemerintah daerah. Dugaan ini diperkuat dengan spekulasi bahwa kedekatan keluarga disebut-sebut menjadi “jaminan akses” terhadap proyek-proyek APBD maupun APBN.
Tak hanya itu, polemik UP3 kembali dipertanyakan. Mengapa Peninjauan Kembali (PK) belum diajukan meski disebut ada rekomendasi dari lembaga antirasuah? Siapa yang akan bertanggung jawab jika pembayaran UP3 terbukti merugikan keuangan daerah?.
Sorotan juga mengarah pada proyek Pasar Omele yang nilainya disebut mencapai Rp72 miliar. Dugaan mark up dan penggunaan material timbunan yang dipersoalkan publik hingga kini belum dijawab secara komprehensif oleh pemerintah daerah.
Pertanyaan mendasar lainnya, apakah Pemda pernah melakukan audit investigatif secara independen terhadap proyek-proyek yang kini menuai kontroversi di tengah masyarakat tanimbar? Dan apa jaminan konkret dari seorang kepala daerah bahwa pemerintahannya bebas dari praktik Kolusi, nepotisme serta potensi tindak pidana korupsi?
Isu yang tak kalah lebih serius lagi adalah dugaan terjadinya dua kali pembayaran dalam satu mata anggaran. Jika hal ini benar terjadi, maka publik serta masyarakat menuntut penjelasan detail mengenai bagaimana mekanisme administrasi dan pertanggungjawabannya.
Hingga berita ini diturunkan, klarifikasi resmi dari Bupati Ricky Jauwerissa tidak di tanggapi serta Media ini pun sudah berusaha meminta Bupati untuk bisa menyampaikan secara terbuka kepada publik, namun Bupati tidak ingin memberikan penjelasan, mungkin saja Media yang melakukan confirmasi ini bukanlah Media yang mendukung Bupati saat pilkada kemarin hingga Bupati Ricky Jauwerissa Alergi terhadap Media yang melakukan kritik atas kepemimpinannya.
Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat, satu hal menjadi terang: transparansi dan akuntabilitas bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi sebuah keharusan.
Publik Tanimbar kini menunggu jawaban yang kongkrit serta sebuah penjelasan yang transparan. Bukan hanya sekadar bantahan, melainkan penjelasan berbasis data dan dokumen yang bisa mengakhiri polemik yang selama ini sudah ada di masyarakat serta masalah yang sangat panjang ini.
Bupati KKT sendiri di nilai sangat sangat tidak profesional dalam memberikan penjelasan kepada publik, dugaan kuat bupati KKT sangat takut terhadap sebagian besar Media maupun teman teman wartawan lokal yang ingin mewawancarai atau sekedar mengonfirmasi beberapa hal Terkait perkembangan kepemimpinannya, Jika Seorang Pimpinan Daerah memiliki mental anti kritik seperti ini, maka jangan pernah beliau menyalahkan setiap media yang hendak menaikan semua pemberitaan yang miring atas kepemimpinannya, yang tidak transparan akibat sorotan publik tanimbar yang begitu tajam terhadap orang terdekatnya. (**)
