Saumlaki_Dalam Sepekan ini masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar kian geram, semua janji manis sang Bupati Ricky Jawerisa untuk memproses hukum para pejabat di lingkup Pemda baik kepala, sekolah hingga kepala-kepala dinasnya yang telah bersekongkol memanipulasi penerbitan SK Honor Siluman guna meloloskan oknum-okum tertentu yang tak pernah honor mengabdi di Pemda, ternyata hanya cuma pepesan kosong belaka, hingga detik ini tidak ada realisasinya sama sekali.
Belum melaksanakan serta memenuhi janji tersebut, kini bupati yang baru seumur jagung memimpin di Bumi Duan Lolat tersebut telah mengambil langkah tangan besinya dengan memproses hukum para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang lolos dengan kategori R3 paruh waktu di Polres Kepulauan Tanimbar.
Ketidakmampuan Ricky Jawerissa dalam merealisasikan janji-janji kosongnya itu mendapat sorotan tajam dari publik di Tanimbar. Tak tangung-tangung, ketidakmampuan Ricky menangani polemik SK Honor Siluman ini kian memperkeruh situasi baik ditubuh Birokrasi Pemda sendiri hingga harmonisasinya dengan DPRD setempat.
Kalau kemarin Ricky membuka kedok para anggota DPRD KKT yang sering meminta proyek kepada dirinya secara diam-diam melalui pesan aplikasi WhatsApp ketimbang berjuang bersama Pemda tuk akomodir para lulusan paruh waktu ini. Kini dirinya kembali melakukan tindakan tirani dengan memutarbalikkan janjinya dengan memproses hukum para P3K paruh waktu tersebut dengan alibi tindakannya tersebut merupakan tindakan penegakan aturan hukum.
“Penegakan aturan? Aturan seperti apa yang bupati maksudkan? Jelas-jelas ada penerbitan SK honor Siluman oleh pejabat-pejabatnya di Pemda, kok tidak diproses hukum? Dia sendiri yang janjikan untuk proses mereka. Dia sendiri yang berjanji tapi dia sendiri yang ingkari. Itu tipe pemimpin munafik, pemimpin yang tak berintegritas,” tandas Ketua Umum (Ketum) Aliansi Tanimbar Raya (ALTAR) Mesak Luturmas, Rabu (22/10/2025).
Luturmas yang juga merupakan pengamat sosial serta aktifis di Tanimbar ini, secara terbuka menuding Bupati Ricky Jawerisa atas kinerja yang sangat buruk dalam menangani berbagai masalah yang terjadi di Tanimbar saat ini. Sebab menurut dia, seorang Pemimpin yang notabenenya adalah kepala daerah memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kepercayaan dan integritas di tengah masyarakat yang dipimpinnya bukan sebaliknya.
“Salah satu kualitas yang paling dihargai dari seorang pemimpin adalah konsistensi dalam perkataan dan tindakan. Kami ikuti perjalanan kepemimpinannya sejak dilantik hingga hari ini, Ricky Jawerissa memiliki sifat inkonsisten. Dia pemimpin plin-plan atau pemimpin tidak tegas dalam setiap tutur katanya,”
Bicara polemik lahirnya SK honor Siluman dan hasil test P3K hingga kericuhan yang terjadi, itukan terletak pada persoalan ketidakjujuran para pemangku kepentingan di Pemda termasuk bupatinya. Dimana jika ditarik mundur kebelakang, para honorer di Pemda telah dirumahkan sejak tahun 2022. Sementara ketiga seleksi P3K ini dibuka, syarat utamanya adalah SK honor terhitung hingga tahun 2024.
“Artinya kalau pemerintah kita ini jujur, maka tidak ada satupun tenaga honorer daerah yang memenuhi syarat tersebut untuk ikut seleksi kan. Disinilah letak titik masalahnya. Akhirnya apa? Untuk lolos seleksi administrasi, BKPSDM memberikan solusi kepada pencari kerja ini untuk bagaimana bisa dapatkan SK honor hingga tahun 2024. Kalau yang pernah honor dan mengurus SK di 2024, masih bisa ditoleransi. Tetapi yang tidak pernah honor diterbitkan SK silumannya hanya karena permintaan anggota DPRD, kadis, kolega bupati, timsus, wakil bupati, dan lainnya,” bebernya.
Alhasil, ketika semua lolos ikuti seleksi dan hasilnya tidak memuaskan bagi yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun di Tanimbar harus kandas dengan orang yang tak pernah honor, tentu menjadi polemik besar. Sampai disini, kata Luturmas, bupati bisakah tegas terhadap permainan kotor ini, mampukah berkomitmen dengan pernyataan-pernyataannya yang menyulut emosional tenaga paruh waktu hingga bertindak sedikit ricuh? Ataukah bupati hanya mampu menggunakan tirani besinya untuk membungkam rakyatnya demi menutupi tikus-tikus berdasi baik di birokrasi maupun legislatif.
“Ini sudah masuk dalam kejahatan terstruktur. Sebenarnya rakyat harus buat class action dengan melaporkan balik bupatinya ke polisi,” tandas dia.
Buntut dari ketidakonsistennya bupati yang sering mengubah keputusan dan tidak menepati janji, maka jangan salahkah rakyat Tanimbar jika mulai pudar tingkat kepercayaan kepada bupati.
“Apalagi isu bukan putra daerah masih sangat kencang berhembus. Poin ini bupati harus berhati-hati dalam bertindak, mengambil kebijakan dan sejenisnya. Karena jika rakyat sudah hilang kepercayaan untuk pemerintah, artinya daerah itu tidak baik-baik saja,” katanya.
Apalagi, lanjut Luturmas, kalau keputusan plin-plan yang sering kali diambil tersebut berdasarkan tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Dan hal ini terbukti dari pernyataan bupati sendiri bahwa ada masukan-masukan dari orang-orangnya hingga langkah hukum diambil kepada para paruh waktu ini. Padahal bupati sendiri lupa kalau sebelumnya telah nyatakan tidak akan memproses hukum mereka.
“Cara bupati seperti ini akan menyebabkan keputusan yang diambil menjadi tidak optimal atau kurang tepat, yang pada akhirnya merugikan daerah sendiri,” tandasnya mengakhiri.
Pantauan sesuai hasil infestigasi media ini di lapangan ternyata dari sekian banyak P3K yang telah lolos pada seleksi yang telah di umumkan ternyata ada juga orang dekat bupati yang tidak pernah honor di sala satu Dinas maupun OPD di Tanimbar tetapi karena kedekatan dengan sang Bupati yang bersangkutan terpaksa mendapat SK siluman juga serta namanya kini lolos sebagai P3K paru waktu. Serta ada juga yang mendapat SK siluman yang juga merupakan tim pemenangan Bupati, di nyatakan lolos. Hingga berita ini di naikan belum ada kejelasan pasti terkait SK siluman ini hingga masyarakat di Tanimbar mendunga dalam masalah ini jangan sampai Bupati pun terlibat dalam skenario yang telah di susun. (**)
