Oleh Thomas Buksalwembun S.Fils
Bukan karena kebijakan gemilang atau prestasi pembangunan, melainkan karena sebait kalimat yang justru membuka tabir gelap cara pandang seorang pemimpin terhadap kekuasaan, moralitas, dan martabat manusia.
Dalam sebuah video yang beredar dengan nada setengah menantang, Ricky berkata:
“Dan satu, sebenarnya agak sombong sih dan saya sekali-sekali merasa perlu untuk ini saya sampaikan kalau masih bermain-main isu uang bilang minta 50 juta, Petrus Fatlolon pu uang berapa? Dan saya pu uang berapa supaya harus pi minta dia pu uang? Itu saja, mohon maaf kalau sombong, tapi terhadap dia mungkin saya wajib sombong.”
“Wajib sombong”. Frasa yang seharusnya menjadi musuh utama dalam etika kepemimpinan, justru diklaim sebagai sebuah kewajiban. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan nalar publik seorang kepala daerah
*Etika Publik yang Tercabik*
Dalam tradisi etika publik, seorang pejabat bukanlah sekadar individu dengan kuasa. Ia adalah simbol, representasi dari harapan dan kepercayaan ribuan warga.
Ketika ia berbicara, kata-katanya bukan lagi milik pribadi, melainkan milik publik yang mendengarkan dengan harapan akan keteladanan.
*Ketika Kesombongan Diklaim sebagai Kewajiban*
Di sinilah letak kegagalan pertama Bupati Ricky. Dengan berani dan tanpa beban, ia melegitimasi kesombongan sebagai atribut kepemimpinan.
Dalam dunia etika komunikasi publik, prinsip pertama yang harus dijunjung adalah respect, penghormatan. Bahkan terhadap lawan politik, bahkan terhadap mereka yang tengah berkonflik dengan kita.
Frasa saya wajib sombong adalah bentuk pelembagaan arogansi. Ia seperti mendirikan patung kesombongan di tengah alun-alun, lalu meminta publik untuk mengaguminya.
Padahal, seorang pemimpin sejati justru wajib rendah hati, wajib empati, wajib menjadi pengayom, bukan wajib sombong.
*Logika Pasar Masuk Istana*
Lebih dalam lagi, pernyataan “Petrus pu uang berapa? Saya pu uang berapa?” menunjukkan sebuah cara berpikir yang sangat materialistis.
Respons atas isu uang 50 juta tidak dijawab dengan bantahan prosedural—”Saya tidak meminta uang karena itu melanggar hukum”—tetapi dengan adu dompet secara komprehensif – Petrus pu uang berapa? Saya pu uang berapa?
Ini adalah apa yang disebut para akademisi sebagai komodifikasi kekuasaan. Jabatan publik, yang seharusnya menjadi ruang suci pelayanan, telah disulap menjadi ajang pamer kekayaan pribadi. Logika yang terbangun: orang kaya tidak mungkin korupsi, orang miskinlah yang layak dicurigai.
Di sinilah letak bahayanya. Jika pemimpin berpikir bahwa kekayaan adalah tameng etika, maka rakyat kecil otomatis menjadi warga negara kelas dua yang layak dicurigai dan direndahkan.
*Akuntabilitas yang Menguap*
Lebih ironis lagi, pernyataan ini muncul saat Ricky mengklarifikasi isu permintaan 50 juta yang dituduhkan mantan bupati sebelumnya. Publik berharap pada penjelasan jernih dan sikap negarawan. Namun yang hadir justru arogansi personal.
Alih-alih menjelaskan duduk perkara, Ricky membelokkan isu ke ranah personal-material. Masyarakat yang haus akan kejelasan hanya disuguhi tontonan “adu dompet” antarpejabat. Akuntabilitas publik menguap, digantikan oleh egosentrisme sempit.
*Filsafat di Balik Narasi Wajib Sombong*
Jika etika publik bicara tentang norma dan aturan, filsafat membawa kita lebih dalam: ke lubuk cara berpikir, ke struktur nalar yang membentuk pernyataan tersebut.
*Kakistokrasi: Ketika Yang Terburuk Berkuasa*
Dalam pemikiran politik kontemporer, ada istilah kakistokrasi yaitu pemerintahan oleh mereka yang terburuk, paling tidak bermoral, namun paling berkuasa.
Tentu tidak adil melabel seseorang hanya dari satu pernyataan. Namun narasi “wajib sombong” adalah gejala yang patut diwaspadai.
Ia adalah bagian dari apa yang disebut sebagai “kebangkitan arogansi yang terorganisir”, sebuah kondisi di mana pejabat merasa legitimasinya berasal dari kekuasaan dan kekayaan, bukan dari pelayanan dan moralitas.
Filsuf Theodor Adorno mengingatkan tentang rasionalitas instrumental, di mana akal sehat tunduk pada efisiensi dan kekuasaan, bukan pada kebenaran dan kemanusiaan.
Pernyataan Ricky adalah contoh sempurna dari rasionalitas instrumental yang sakit. Akal digunakan bukan untuk mencari kebenaran atas isu uang yang dituduhkan, tetapi untuk membangun superioritas diri, “Saya pu uang berapa?”
*Machiavelli yang Disalahpahami*
Niccolo Machiavelli, filsuf politik asal Italia, sering dituduh sebagai biang keladi kejahatan politik. Padahal, Machiavelli hanya seorang realis, ia bicara tentang apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi.
Jika Ricky bermaksud membangun citra sebagai pemimpin kuat yang tidak bisa diperintah atau disuap, seperti yang diajarkan Machiavelli, strateginya gagal total. Alih-alih terlihat kuat dan bersih, ia justru terlihat arogan dan materialistis.
Machiavelli yang cerdas justru mengajarkan virtu, kebajikan yang ditampilkan di depan publik. Bukan kekayaan dan kesombongan. Dalam hal ini, strategi Machiavellian Ricky adalah strategi yang keliru dan kontraproduktif.
*Khudi yang Sakit: Ego Palsu Seorang Pemimpin*
Filsuf Muhammad Iqbal memperkenalkan konsep Khudi, diri atau ego kreatif. Khudi yang sehat adalah kekuatan spiritual untuk menciptakan perubahan positif, kesadaran akan potensi diri untuk memimpin dan bertanggung jawab.
Pernyataan “saya wajib sombong” adalah bentuk khudi yang sakit. Ego yang membengkak secara artifisial karena kekuasaan material, bukan karena kekuatan karakter.
Iqbal mengajarkan kebangkitan spiritual untuk melawan penindasan. Bukan untuk menindas atau merendahkan orang lain dengan kekayaan.
Di sini, kesombongan justru menjadi bukti kematian khudi. Pemimpin kehilangan keberanian untuk menjadi rendah hati di tengah kritik, kehilangan kemampuan untuk mendengar, kehilangan kapasitas untuk merasakan penderitaan rakyatnya.
*Distopia Nilai: Kekayaan sebagai Pengganti Moral*
Pertanyaan retoris “Petrus pu uang berapa? Saya pu uang berapa?” secara filosofis mencerminkan sebuah distopia nilai.
Dalam masyarakat yang sehat, pertanyaan yang diajukan seharusnya adalah, “Siapa yang benar secara hukum?” atau “Siapa yang melayani rakyat dengan baik?”
Namun dalam narasi Ricky, nilai material (uang) telah menggantikan nilai-nilai ideal seperti keadilan, kebenaran, dan pelayanan. Ini adalah kemunduran moral, dimana legitimasi kekuasaan diukur dari akumulasi kapital, bukan dari akumulasi kepercayaan publik.
*Kegalauan Etika Seorang Pemimpin*
Di sinilah kita menemukan konsep kegalauan etika yang dialami, atau justru tidak dialami, oleh Bupati Ricky.
Kegalauan etika adalah kondisi batin ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama memiliki justifikasi moral, namun saling bertentangan.
Seharusnya, sebagai pejabat publik, Ricky mengalami kegalauan: antara membela diri dengan arogansi atau dengan penjelasan yang bermartabat. Antara merendahkan lawan atau menegakkan kebenaran prosedural. Antara pamer kekayaan atau menunjukkan kinerja.
Namun dari pernyataannya, tidak ada jejak kegalauan itu. Yang ada justru keyakinan penuh bahwa “sombong” adalah sikap yang tepat, bahkan “wajib”. Inilah bahaya terbesar: ketika seorang pemimpin kehilangan kepekaan moral, ketika hati nuraninya mati, ketika ia tidak lagi mampu merasakan dilema etika.
Orang yang tidak pernah galau secara etika adalah orang yang sudah mati hati nuraninya. Atau orang yang hidup dengan aturan kaku tanpa mempertimbangkan konteks kemanusiaan. Atau dalam kasus ini orang yang mengukur segala sesuatu dengan tebalnya dompet.
*Refleksi Akhir: Antara Dompet dan Martabat*
Pernyataan Bupati Ricky Jauwerissa adalah sebuah pengakuan terbuka, ia memilih meninggalkan ruang dialog yang setara, dan memilih menegakkan kekuasaan melalui dominasi simbolik kekayaan.
Ia lupa pada satu hal mendasar, dalam negara hukum dan etika, tidak ada seorang pejabat pun yang “wajib sombong”. Yang ada adalah kewajiban melayani, kewajiban menjelaskan, dan kewajiban bertanggung jawab.
Mungkin sudah saatnya kita bertanya pada para pemimpin, apakah Anda lebih bangga pada dompet Anda atau pada pelayanan Anda? Apakah ukuran keberhasilan Anda adalah kekayaan pribadi atau kesejahteraan rakyat?
Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat berapa banyak uang yang Anda miliki. Sejarah hanya akan mencatat, apakah anda pemimpin yang melayani, atau pemimpin yang sombong.
Dan bagi rakyat Tanimbar, pertanyaan itu kini menggantung di udara, menunggu jawaban yang mungkin tak kunjung tiba.(**)
