ö
SAUMLAKI – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) mengeluarkan pernyataan sikap keras terkait kinerja Bupati Tanimbar. KNPI menilai tata kelola pemerintahan saat ini jauh dari harapan dan meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) segera melakukan evaluasi total.
Tanimbar Terasa Tak Miliki Kepala Daerah
KNPI menyoroti fakta riil di lapangan di mana masyarakat merasa Kepulauan Tanimbar seolah-olah tidak memiliki kepala daerah. Hal ini disebabkan oleh intensitas keberadaan Bupati yang lebih banyak berada di luar daerah ketimbang di Saumlaki sejak dilantik hingga saat ini.
“Faktanya, Bupati jarang sekali ada di tempat. Rakyat merasa berjuang sendiri tanpa kehadiran pemimpinnya. Pemerintahan ini berjalan seperti tanpa kompas, kehilangan arah karena nakhodanya lebih sering ‘jalan-jalan’ ke luar daerah,” ujar Ketua KNPI.
KNPI Justru punya Usulan Satir: yakni Buka Kantor Perwakilan di Jakarta
Saking seringnya Bupati berada di luar daerah, KNPI melontarkan usulan bernada sindiran agar Pemerintah Daerah sekalian saja membentuk kantor perwakilan resmi di Jakarta yang dikelola langsung oleh Bupati.
“Kalau memang nyamannya di luar, lebih baik buat satu kantor di Jakarta supaya beliau bisa berkantor dari sana saja. Ini ironis, urusan rakyat yang mendesak terabaikan karena pimpinan tidak ada di tempat saat dibutuhkan,” tegasnya.
Kegaduhan dan Minimnya Kontribusi terhadap Kamtibnas
Ketidakhadiran Bupati di daerah dinilai memicu berbagai kegaduhan di tengah masyarakat. KNPI juga menyoroti minimnya andil kepala daerah dalam menciptakan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Di tengah gejolak ekonomi dan persoalan ‘urusan Perut’ Khususny Saat Menghadapi PSN Blok Maasela, a yang sedang dihadapi rakyat Tanimbar, absennya sosok bupati dianggap sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab.
Desakan Evaluasi Mendayai
Berdasarkan kondisi tersebut, KNPI secara resmi meminta Mendagri untuk megevaluasi kembali Bupati Tanimbar. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang hadir secara fisik dan kebijakan di tengah-tengah mereka, bukan pemimpin yang mengelola daerah dari jauh.
“Tata kelola pemerintahan berantakan. Rakyat sedang ribut soal perut, tapi pemimpinnya tidak ada di tempat. Kami minta Mendagri segera bertindak sebelum kegaduhan ini semakin meluas,” tutupnya.(*)
