
Jakarta — Koordinator Aliansi Forum Putra Putri Kepulauan Tanimbar [ FPPKT ] kembali melayangkan kritik keras dan kecaman terbuka terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Tanimbar (KKT). Kecaman ini menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan korupsi Utang Pihak Ketiga (UP3) Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta mandeknya proses hukum laporan pengancaman terhadap warga bernama Jhon Titir.
Koordinator [ FPPKT ], Gilang Kelyombar , menegaskan bahwa penegakan hukum di Bumi Duan Lolat saat ini berada di titik nadir akibat dugaan adanya intervensi kekuasaan dan pembiaran terhadap terlapor berinisial Bos AT.
“Kami mengecam keras lambannya langkah konkret dari Kejati Maluku maupun Polres KKT. Publik mencium adanya kejanggalan serius di balik belum ditahannya Bos AT, baik dalam pusaran kasus dugaan korupsi utang pihak ketiga maupun dalam laporan pengancaman yang sudah jelas-jelas dilaporkan secara resmi oleh korban atas nama Jhon Titir ke Polres KKT,” tegas Gilang dalam keterangan tertulisnya, yang di terima media ini.
Lebih jauh, Forum Putra Putri Kepulauan Tanimbar menyoroti isu sensitif terkait keberadaan pengusaha berinisial Bos AT yang diduga kuat sempat bepergian ke Singapura. Menurut informasi yang berkembang di tengah masyarakat, perjalanan tersebut diduga kuat dimanfaatkan untuk melakukan pertemuan dan lobi-lobi dengan oknum di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) guna mengamankan posisinya agar terhindar dari jerat hukum dan penahanan.
“Kejati Maluku dan Kejagung harus terbuka kepada publik. Kami mendesak agar dugaan adanya praktik lobi-lobi oleh Bos AT saat berada di Singapura dengan oknum Kejagung segera diusut tuntas oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Jangan sampai supremasi hukum di Maluku bisa dibeli atau dikendalikan lewat lobi-lobi di luar negeri,” ujar Gilang Kelyombar.
Selain mendesak penahanan terhadap Bos AT, [ FPPKT ] juga menuntut aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dan segera memeriksa serta menahan pihak-pihak lain yang diduga kuat turut terlibat dalam pusaran skandal Utang Pihak Ketiga di Kepulauan Tanimbar, termasuk Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa serta Kadis PUPR yang bernama Ampi Jaolath
Mendesak Jaksa Agung RI dan Jamwas Kejagung untuk menyelidiki dugaan pertemuan dan lobi-lobi antara Bos AT dengan oknum Kejagung di Singapura yang disinyalir bertujuan menghambat proses penahanan dalam kasus UP3 Kepulauan Tanimbar.
• Periksa dan Tahan Pihak yang Diduga Terlibat: Mendesak Kejati Maluku agar bertindak profesional dan berani memeriksa serta menahan pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dalam pusaran skandal UP3 KKT, termasuk Bupati Ricky Jauwerissa dan Ampi Jaolat, jika ditemukan bukti keterlibatan maupun penyalahgunaan wewenang.

Transparansi Penanganan Perkara: Menuntut Kejati Maluku dan Polres KKT segera menyampaikan perkembangan penyidikan kedua kasus tersebut secara terbuka kepada masyarakat Tanimbar. Mantan Kapolri saja bisa di tetapkan sebagai tersangka lalu kanapa seorang AT tidak bisa di tetapkan sebagai tersangka memangnya siapa dia? jangan dugaan masyarakat selama ini yang di tujukan kepada Kejati Maluku Dan Polres KKT benar adanya.
Agar bisa menjadi terang benderang kasus yang telah membuat masyarakat tanimbar menjadi tumbal selama ini, publik serta segenap lapisan masyarakat maluku berharap Kejati Maluku dan Kapolres KKT sesegera mungkin membuka tabir aib dari para perampom berdasi ini.(**)








