Pantau Hukum.com,- TANIMBAR, — Perkara hukum yang berkaitan dengan pernyataan dalam grup percakapan WhatsApp dengan kalimat “Legislatif Cinai, Eksekutif Cinai” menjadi perhatian publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.
Perkara tersebut sekaligus membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai batas antara kebebasan menyampaikan kritik terhadap pemerintah, penggunaan bahasa dalam ruang digital, serta ketentuan hukum yang mengatur dugaan penghinaan atau ujaran kebencian terhadap kelompok masyarakat.
Dalam perkara yang menyeret seorang wartawan berinisial NFB tersebut, pernyataan yang disampaikan melalui grup percakapan kemudian dipersoalkan secara hukum dan berujung pada proses peradilan hingga yang bersangkutan dijatuhi hukuman pidana.
Namun, di tengah berkembangnya berbagai pandangan di masyarakat, penting agar perkara tersebut tidak ditarik menjadi persoalan identitas etnis maupun pertentangan antarkelompok.
Memahami konteks pernyataanFrasa “Legislatif Cinai, Eksekutif Cinai” perlu dilihat berdasarkan konteks keseluruhan percakapan, sasaran pernyataan, maksud pembicara, serta bukti yang dipertimbangkan dalam proses persidangan.
Jika pihak yang menyampaikan pernyataan bermaksud menggunakan istilah tersebut sebagai kritik atau metafora terhadap kebijakan maupun perilaku penyelenggara pemerintahan, maka konteks tersebut tentu berbeda dengan pernyataan yang secara sengaja ditujukan untuk merendahkan suatu kelompok berdasarkan etnis atau karakteristik tertentu.
Sebaliknya, apabila dalam persidangan terbukti bahwa suatu pernyataan memang memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan, maka putusan pengadilan juga harus dihormati dalam kerangka negara hukum.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara kritik terhadap kebijakan atau pejabat publik dengan serangan terhadap identitas suatu kelompok masyarakat.
Jangan jadikan perkara hukum sebagai konflik identitas Perdebatan mengenai perkara ini sebaiknya tidak dikaitkan dengan latar belakang etnis seseorang yang menjabat sebagai kepala daerah, pimpinan legislatif, maupun pejabat lainnya.
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kritik terhadap pemerintah dapat disampaikan secara terbuka, tetapi kritik tersebut juga harus tetap memperhatikan batas-batas hukum dan penghormatan terhadap kelompok masyarakat lainnya.
Sebaliknya, proses hukum terhadap seseorang yang menyampaikan kritik juga harus dapat dipahami masyarakat berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang digunakan, bukan berdasarkan sentimen politik maupun identitas kelompok.
Ruang digital membutuhkan tanggung jawabPerkembangan media sosial dan aplikasi percakapan membuat batas antara percakapan pribadi dan ruang publik menjadi semakin kompleks.
Satu kalimat yang ditulis dalam grup percakapan dapat ditafsirkan berbeda oleh orang yang berbeda. Karena itu, penggunaan istilah yang memiliki kemungkinan dikaitkan dengan identitas etnis membutuhkan kehati-hatian, khususnya ketika pembicaraan menyangkut politik dan pemerintahan.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa kebebasan berpendapat bukan berarti bebas dari tanggung jawab. Pada saat yang sama, penegakan hukum terhadap suatu pernyataan harus didasarkan pada unsur pidana yang dapat dibuktikan, bukan semata-mata pada tafsir yang berkembang di ruang publik.
Mengedepankan hukum, bukan prasangkaPerkara NFB semestinya menjadi momentum bagi semua pihak di Tanimbar untuk memperkuat budaya demokrasi yang sehat.
Pemerintah dan lembaga legislatif memiliki ruang untuk menerima kritik sebagai bagian dari kontrol publik. Masyarakat dan insan pers juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kritik berdasarkan fakta, argumentasi, dan bahasa yang tidak menimbulkan permusuhan antarkelompok.Dengan demikian, perdebatan mengenai istilah “Legislatif Cinai, Eksekutif Cinai” tidak perlu berkembang menjadi konflik antara kelompok masyarakat berdasarkan identitas etnis.
Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap persoalan diselesaikan melalui fakta, hukum, dan mekanisme peradilan yang transparan, sementara kebebasan pers dan kebebasan menyampaikan pendapat tetap dihormati dalam koridor hukum.
Tanimbar membutuhkan ruang publik yang memungkinkan pemerintah dikritik tanpa permusuhan, sekaligus memungkinkan masyarakat hidup berdampingan tanpa prasangka berdasarkan identitas.
Pada akhirnya, kritik terhadap kekuasaan tidak harus menjadi permusuhan, dan proses hukum tidak semestinya menjadi alasan untuk mempertajam perpecahan masyarakat.
Keduanya dapat ditempatkan dalam satu prinsip yang sama: supremasi hukum dan penghormatan terhadap martabat setiap warga negara.***
